Pengelolaan tak profesional, aset milik Pramuka terbengkalai |
Jakarta - Aset
Gerakan Pramuka harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Jangan
sampai kelak aset-aset Pramuka menjadi sengketa. Penegasan ini
disampaikan Ketua Kwartir Nasional Adhyaksa Dault dalam Rapat Koordinasi
Kwartir Daerah (Rakorda) Gerakan Pramuka, Sabtu (8/11).
"Aset
Pramuka yang berbentuk tanah, gedung, dan lain-lain itu bukan hanya
milik Kwarnas, tetapi juga milik semua Kwarda, bahkan juga milik bangsa
Indonesia. Karena itu, harus dikelola dengan integritas tinggi,
transparan dan akuntabel," kata Adhyaksa. Menginventarisir aset
Pramuka, mengelolanya dan mempertahankannya sebagai aset Nasional
merupakan salah satu program penting Adhyaksa Dault sebagai Ketua
terpilih Kwarnas Gerakan Pramuka periode 2013-2018.
Sebelum kegiatan Rakorda, Adhyaksa menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Kamis (6/11), di Istana Wakil Presiden. Mengenai revitalisasi Badan Usaha milik Gerakan Pramuka ini, Wapres memberikan arahan agar Kwarnas memanfaatkan peluang adanya dana korporasi atau yayasan yang dapat disalurkan untuk membantu Gerakan Pramuka dalam mengelola unit usahanya tanpa mengalihkan atau menjaminkan aset milik Gerakan Pramuka.
Sebelum kegiatan Rakorda, Adhyaksa menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Kamis (6/11), di Istana Wakil Presiden. Mengenai revitalisasi Badan Usaha milik Gerakan Pramuka ini, Wapres memberikan arahan agar Kwarnas memanfaatkan peluang adanya dana korporasi atau yayasan yang dapat disalurkan untuk membantu Gerakan Pramuka dalam mengelola unit usahanya tanpa mengalihkan atau menjaminkan aset milik Gerakan Pramuka.
"Wapres
juga berpesan agar Pramuka membuat kegiatan yang dapat memancing
mendatangkan dana dari proses yang kreatif, bukan sebaliknya mencari
dana untuk membuat kegiatan," kata Adhyaksa menambahkan.
Rakorda yang dihadiri sekitar 100 orang dari Kwarnas maupun Kwarda ini berlangsung di Jakarta dari 7-9 November 2014, selain membahas Program Strategis, Rakorda juga membahas pengelolaan aset Pramuka. Dalam kesempatan itu, Adhyaksa juga meminta agar Pengurus Kwarda se-Indonesia menginventarisir dan mengelola aset Pramuka secara transparan dan akuntabel.
Rakorda yang dihadiri sekitar 100 orang dari Kwarnas maupun Kwarda ini berlangsung di Jakarta dari 7-9 November 2014, selain membahas Program Strategis, Rakorda juga membahas pengelolaan aset Pramuka. Dalam kesempatan itu, Adhyaksa juga meminta agar Pengurus Kwarda se-Indonesia menginventarisir dan mengelola aset Pramuka secara transparan dan akuntabel.
Pengelolaan
aset Pramuka sebenarnya persoalan lama yang sudah bertahun-tahun
terjadi. Akar masalahnya terletak pengelolaan dan pemanfaatan aset yang
kurang profesional. Akibatnya, infrastruktur yang ada menjadi
kurang terawat dan tidak memberikan manfaat maksimal terhadap
pengembangan Gerakan Pramuka. Apalagi, di tahun 2016 ada Jambore yang
menghadirkan 45 ribu orang. Demikian juga pada tahun 2017, akan digelar
Raimuna Nasional.
"Karena itu, revitalisasi aset Pramuka ini tidak hanya penting tapi juga sebuah keharusan, guna membina generasi muda Indonesia melalui Pramuka. Ini amanat Undang-undang Gerakan Pramuka," tandas Adhyaksa.
"Karena itu, revitalisasi aset Pramuka ini tidak hanya penting tapi juga sebuah keharusan, guna membina generasi muda Indonesia melalui Pramuka. Ini amanat Undang-undang Gerakan Pramuka," tandas Adhyaksa.
0 Response to "ASET PRAMUKA TERBENGKALAI"
Posting Komentar
PUNGGAWA